+1 234 567 8

info@webpanda.id

DOKUMEN ANTI KORUPSI

I. PENGUATAN TATA LAKSANA

Kebijakan Desa tentang Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes

RPJMDes 2020-2027

 

RKPDes

RKPDES 2024
RKPDES 2025

    APBDes

    Apbdes 2024
    Apbdes 2025
    Apbdes 2026

      APBDes Perubahan

      APBDes Perubahan 20224
      APBDes Perubahan 2025

        Lap Pertanggungjawaban Kades

        LPPDes 2024
        LPPDes 2025

        Und. Penyusunan Regulasi

        Penyusunan dan Penetapan APBDes 2024
        Penyusunan dan Penetapan APBDes 2025
          Penyusunan dan Penetapan APBDes 2026
          Penyusunan dan Penetapan APBDes Perubahan 2024
          Penyusunan dan Penetapan APBDes Perubahan 2025
          Penyusunan dan Penetapan RKPDes 2024
        Penyusunan dan Penetapan RKPDes 2025
        Penyusunan dan Penetapan RKPDes 2026
        Penyusunan dan Penetapan RPJMDes 2020-2027

          Notulensi Penyusunan Regulasi

          Notulensi Penyusunan APBDes 2024
          Notulensi Penyusunan APBDes 2025
          Notulensi Penyusunan APBDes 2026
          Notulensi Penyusunan APBDes Perubahan 2024
          Notulensi Penyusunan APBDes Perubahan 2025
          Notulensi Penyusunan RKPDes 2024
          Notulensi Penyusunan RKPDes 2025
          Notulensi Penyusunan RKPDes 2026
          Notulensi Penyusunan RPJMDes

            DH Penyusunan Regulasi

            DH Penyusunan APBDes 2022
            DH Penyusunan APBDes 202
              DH Penyusunan APBDes 2024
              DH Penyusunan APBDes Perubahan 2022
              DH Penyusunan APBDes Perubahan 2023
              DH Penyusunan APBDes Perubahan 2024
              DH Penyusunan RKPDes 2023
              DH Penyusunan RKPDes 2024
              DH Penyusunan RPJMDes 2020-2025

                Dokumentasi Penyusunan Regulasi

                Dok Penyusunan APBDes 2022
                Dok Penyusunan APBDes 2023
                Dok Penyusunan APBDes 2024
                Dok Penyusunan APBDes Perubahan 2022

                 

                Dok Penyusunan APBDes Perubahan 2023

                Dokumen Pendukung

                 

                 

                Perkades tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa

                SOTK (struktur organisasi tata kelola) Desa, tupoksi masing-masing kaur

                  Perkades tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa

                  Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa

                  Notulensi Daftar Hadir  Dokumentasi Penyusunan regulasi

                  Format formulir evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan)

                    Perkades tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan

                    Perkades tentang Pengendalian Gratifikasi

                    Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa

                    Notulensi Daftar Hadir  Dokumentasi Penyusunan regulasi

                    Format lampiran deklarasi Conflict of Interest (Konflik Kepentingan)

                     

                    Perjanjian Kerjasama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Pihak Penyedia, dan telah melalui Proses Pengadaan BarangJasa di Desa

                    Perencanaan Pengadaan terkait PBJ

                    KAKToRspesifikasi teknis terkait PBJ dan HPS sesuai peraturan LKPP dan atau kepala daer

                    Undangan Dari Desa Untuk Penyedia Barang

                    Surat penawaran dari Penyedia Jasa

                    SK Tim Pelaksana Kegiatan

                    Perjanjian Kerjasama

                    Dokumen penyelesaian pembayaran

                       

                      Perdes Keputusan Kepala Desa SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya

                      Perkades Perdes Keputusan KadesSOP tentang Pakta Integritas

                      Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Aparat Desa

                      Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa

                      Notulensi Daftar HadirDokumentasi Penyusunan regulasi

                    II. PENGUATAN PENGAWASAN

                    Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa

                    Undangan kegiatan pengawasan dan evaluasi kepada seluruh Perangkat Desa dan Aparatur Desa

                    Notulensi kegiatan

                    Daftar hadir

                    Dokumentasi

                    Lampiran formulir Pengawasan dan evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan)

                    Tindak Lanjut Hasil Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah PusatDaerah

                    Arsip Dokumen hasil Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah PusatDaerah

                    Surat keteranganpenjelasan terhadap Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah PusatD

                    Surat PenyelesaianBerita acara penyelesaian atas Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah

                    Tidak adanya Aparatur Desa dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang terjerat Tindak Pidana Korupsi

                    Surat pernyataan oleh kepala desa bersama inspektorat Kabupaten, kadis PMD Kabupaten

                    Surat keterangan dari APH berdasarkan surat permohonan dari Pemkab

                    Screenshot hasil penelusuran berita bahwa tidak ditemukan kasus tindak pidana korupsi di desa tersebut

                    Surat pernyataan diupload ke website desa

                    III. PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

                    Adanya Layanan Pengaduan bagi Masyarakat

                    Prosedur baku penerimaan, penanganan dan tindaklanjut pengaduan

                    Saluran penerimaan pengaduan (digital berupa EmailWebsitemedia sosial dan konvensional)

                    Publikasi prosedur baku dan saluran pengaduan

                    Media informasi terkait prosedur dan saluran pengaduan

                    Adanya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan Pemerintah Desa

                    Survey kepuasan berdasarkan pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat

                    Pelaksanaan Survey berdasarkan pada Pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat yang dikeluarkan oleh KemenPAN RB (PermenPAN RB No. 14 tahun 20

                    Adanya Keterbukaan dan Akses Masyarakat Desa terhadap Informasi layanan pemerintah desa

                    Informasi SPM sesuai dengan Permendagri No. 2 tahun 2017

                    Media Informasi (Poster, Banner, Media Sosial dan Website)

                    Adanya Media Informasi tentang APBDes di Balai Desa danatau tempat lain yang mudah diakses oleh Masyarakat

                    Baliho Poster APBDES yang mencakup

                    Lokasi pemasangan

                    Adanya Maklumat Pelayanan

                    Isi Maklumat sesuai dengan PermenPAN RB yang berlaku

                    Isi Maklumat pelayanan memuat minimal Komitmen Perangkat Desa

                    Maklumat Pelayanan Dicetak dengan minimal ukuran poster

                    IV. PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT

                    Adanya Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan RKP Desa

                    Musyawarah Pemangku Kepentingan (Dusun Kelompok)

                    DAFTAR HADIR
                    DOKUMENTASI
                    NOTULEN ATAU BERITA ACARA
                    UNDANGAN

                    Musyawarah desa

                    DAFTAR HADIR
                    DOKUMENTASI
                    NOTULEN BERITA ACARA
                    UNDANGAN

                    Adanya Kesadaran Masyarakat dalam Mencegah Terjadinya Praktik Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan

                    Survei Perilaku baik konvensional maupun digital yang meliputi minimal

                    Hasil rekapitulasi, analisis dan tindaklanjut

                    Surat edaran terkait gratifikasi, suap dan konflik kepentingan

                    Sosialisasi Perkades secara fisik kepada masyarakat

                    Deklarasi Konflik Kepentingan yang sudah diisi oleh aparatur desa (pemberitaan Penyebarluasan informasi mengenai desa)

                     

                    Adanya Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa

                    Undangan pengumuman kepada masyarakat

                    Notulensi Berita Acara

                    Tanda terima pembayaran upah daftar hadir

                    LPJ Pelaksanaan Pembangunan Desa

                    V. KEARIFAN LOKAL

                    Adanya Budaya Lokal Hukum Adat yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

                    Kesenian, adat istiadat dan atau motto slogan jargon dan atau Upaya perangkat desa beserta elemen masyarakat mensosialisasikan pencegahan

                    PeraturanSurat KeputusanSurat Edaran tentang kesenian dan adat istiadat

                     

                    Adanya Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

                    SK Penetepan deklarasi surat pernyataan tokoh masyarakat, tokoh agama,  Tokoh Adat,

                    Testimoni dari tokoh masyarakat, tokoh agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum

                    Bukti diupload diwebsite dan media sosial

                    Bukti aktifitas tokoh dalam mendorong upaya mencegah korupsi